Kolaka, KN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak pertamina, terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar, di sejumlah stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum atau SPBU di Kolaka, Senin (29/8/2022).
RDP yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kolaka bersama Ketua Komisi II dan anggota, di ruang rapat lantai II DPRD Kolaka, juga dihadiri oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Kabupaten Kolaka, Camat Wolo dan Camat Iwoimendaa.
Ketua DPRD Kolaka, Syaifullah Halik mengatakan, RDP tersebut dilakukan menyusul adanya keluhan dari petani khususnya sawah, karena mereka kesulitan memperoleh pasokan BBM subsidi jenis solar, sehingga tidak bisa menggarap sawahnya.
Sales Branch Manager PT Pertamina wilayah Sulseltra mengatakan, pihaknya telah melakukan pengawasan BBM Subsidi sejak di Depot hingga distribusi ke SPBU. “Jadi kalau soal pengawasan, kami sudah melakukan sejak awal di Depot hingga penyaluran ke SPBU. Sedangkan di SPBU kita rutin melakukan pengawasan, terkait autran-aturan, bagaimana pelayanannya kita pasti sampaikan ke pihak SPBU,” ungkapnya saat ditemui di DPRD Kolaka.
Pihaknya juga menyarankan kepada seluruh masyarakat, untuk melaporkan atau mengadukan ketika ada pelayanan yang tidak sesuai prosedur ke nomor layanan 135. “Kalau masyarakat melihat ada oknum-oknum yang bermain dengan BBM subsidi, bisa mengadukan ke nomor layanan 135, kemudian kita cek di lapangan. Jika terbukti laporannya, kita akan lakukan evaluasi sesuai dengan kontrak yang ada anatar Pertamina dan SPBU,” terangnya.
Sejauh ini, pihak Pertamina mengklaim belum menerima laporan adanya indikasi penyalahgunaan BBM Subsidi di Kolaka. “Kalau di Kabupaten Konawe sudah ada SPBU yang kita beri sanksi,” tandasnya. (ba)
