KPU Sultra gelar Rakor Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kolaka

  • Whatsapp

Kolaka, KN – Untuk memastikan kualitas data pemilih tetap akurat di masa tahapan Pemilu serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara (KPU Sultra) menggelar Rapat Koordinasi Pemutahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), yang diikuti oleh seluruh perwakilan KPU Kabupaten/kota se Sultra. Kegiatan yang bertujuan memberikan masukan Pemutakhiran Data Pemilih ini, digelar di salah satu hotel di Kabupaten Kolaka selama 2 hari, Rabu-Kamis (7-8/9/22).

Komisioner KPU RI, Betty Epsilon Idroos yang hadir dalam rakor tersebut mengatakan bahwa Rakor PDPB merupakan agenda KPU RI yang dilakukan di seluruh KPU di Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perwakilan KPU Kabupaten/Kota, sebab bagaimanapun mereka selama ini menjadi ujung tombak KPU RI utamanya terkait data pemilih akurat di daerahnya masing-masing.

“ Karena ujung tombak kami adalah KPU Kabupaten/Kota, sehingga sehingga kami meminta dapat menndak lanjuti arahan KPU RI terkait dengan tindak lanjut pemadanan data antara data KPU sebagai data DPT terakhir yang terus menerus kami mutakhirkan dengan data kependudukan yang ada,” jelas Betty.

Ketua Devisi data dan Informasi KPU RI ini menambahkan bahwa data yang dikalkulasi, kemudian oleh KPU kabupaten/kota akan langsung mengkroscek di lapangan menjamin keakuratan data pemilih tersebut.

“ Jika ditemukan data pemilih yang harus ditambahkan maka kita akan tambahkan, termasuk jika terdapat data pemilih yang harus kita hapus, maka kita harus hapus atau jika harus diganti maka kita akan ganti, sehingga kita akan memiliki data yang mutakhir, konfrehensif dan valid,” jelasnya.

Jadi kata Betty, data saat ini masih terus berproses karena data pemilu itu bersifat dinamis, oleh karenanya KPU terus melakukan upaya pemutakhiran data sesuai dengan ketentuan undang undang No. 7 tahun 2017 dimana DPT terakhir nantinya akan menjadi bahan dasar KPU ketaika nantinya akan disandingkan dengan data sistim informasi administrasi kependudukan (SIAK) akan di lakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) di lapangan agar sebisanya data yang diperoleh adalah data yang bersih.

“ Karena data ini harus dilakukan coklit terbatas, maka ditingkat warga akan terdapt kendala kendala terhadap pemilih yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) seperti meninggal dunia, harus dilampirkan dokumen berupa Akte Kematian dari instansi terkait. namun jika dokumen akte kematian yang dikeluarkan Dinas Dukcapil harus melewati proses dan memakan waktu yang lama, maka dapat disepakati oleh Dinas PMD, KPU dan Bawaslu untuk cukup melampirkan Dokumen Surat Keterangan atau Berita Acara yang diketahui oleh Pemerintah Desa baik itu Kades ataupun Sekdes, sehingga bisa dicoret dari Daftar Pemilih,” jelasnya.

Melihat dari data yang dimiliki KPU Sultra saat ini yang telah mencapai 90 persen kata Betty, maka sangat memungkinkan dapat mencapai 100 persen, dengan begitu dirinya yakin KPU Sultra bisa menjadi role model untuk perbaikan data pemilih pada pemilu 2024. (rul)

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.