Mahasiswa Tuding Komisi III DPRD Kolaka Diduga Terima Gratifikasi dari Perusahaan Tambang

KOLAKANEWS, KOLAKA – Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Pusat Studi Mahasiswa (PSM) dan Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Kolaka Selatan di Kantor DPRD Kolaka menuding Komisi III DPRD Kolaka diduga telah menerima gratifikasi darj perusahaan pertambangan yang ada di Kolaka. Dugaan gratifikasi tersebut disampaikan oleh Hendra perwakilan mahasiswa saat aksi. Hendra menyebut data yang ditemukan anggota Komisi III DPRD Kolaka saat melakukan kunjungan kerja ke sejumlah perusahaan pertambangan menerima sejumlah anggaran. Hal tersebutpun diduga sebagaj tindakan gratifikasi bagi anggota DPRD Kolaka.

“Dari data yang kami temukan diketahui adanya anggaran yanh dikeluarkan oleh beberapa perusahaan pertambangan kepada anggota komisi III saat berkunjung ke perusahaan. Inilah yang kami duga sebagai tindakan gratifikasi yang diterima komisi III DPRD Kolaka.

Selain dugaan gratifikasi, Hendra juga mendesak pihak Inspektorat Kolaka agar memeriksa laporan keuangan DPRD Kolaka terkait anggaran perjalanan dinas yang diduga doble atau ganda.

“ Kami mendesak Inspektorat Kabupaten Kolaka agar memeriksa laporan perjalanan dinas anggota DPRD Kolaka yang diduga dobel atau ganda, karena selain perjalanan dinas mereka telah dianggarakan oleh pemerintah, juga diduga menerima anggaran perjalanan dari perusahaan pertambangan yang menjadi mitra kerja mereka. Dan jika ini benar terjadi maka kami meminta agar dilakukan tindakan selanjutnya,” kata Hendra tanpa menyebut perusahaan pertambangan yang dimaksud.

Perwakilan mahasiswa lainnya Taufiq menyebut agar DPRD Kolaka segera menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa, sebab kata dia aspirasi tersebut merupakan data valid yang diperoleh oleh mahasiswa dilapangan.

“ Jika aspirasi ini benar kami mendesak agar Ketua DPRD Kolaka segera melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap anggaran perjalanan dinas di sekretariat DPRD Kolaka.

Ketua Komisi III DPRD Kolaka, dr. Hakim Nur Mampa menampik dugaan gratifikasi yang dialamatkan kepadanya.

“Kami berterima kasih kalau ada informasi seperti itu, namun sebagai anggota dewan kami tidak pernah merasa ada seoerti itu. Apalagi pihak Inspektorat selalu melakukan audit dan itu tidak ditemukan adanya anggaran yang ganda apalagi gratifikasi,” kata dr. Hakim.

Hanya saja kata dr. Hakim, jika pihaknya melakukan perjalanan dinas dan salah satu perusahaan melakukan jamuan makan, hal itu dianggap biasa.

“ Kalau diajak makan itu hal yang biasalah. Namun setidaknya dengan informasi ini kami menjadi sadar. Makanya kami meminta pihak sekretariat untuk mengecek apakah benar informasi tersebut,” terang politisi Partai PAN tersebut.

Sementara, Ketua DPRD Kolaka, Syaifullah Halik yang menerima aksi mahasiswa menyampaikan ucapan terima kepada mahasiswa terhadap aspirasi yang disampaikan. Dengan informasi ini dirinya meminta kepada seluruh anggota DPRD Kolaka utamanya Komisi III agar lebih memperketat pengawasan khususnya di bidang pertambangan.

“yang jelas dengan i formasi ini seluruh anggota DPRD agar lebih memperketat pengawasan khususnya di sektor pertambangan,” terang Syafullah. (rul)